Pemerintah dinilai tidak konsisten lantaran menggantungkan nasib Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) karena alasan efisiensi anggaran, namun di sisi lain mempercepat rekrutmen 30.000 calon Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih.

Sebelumnya, di media sosial ramai percakapan soal rekrutmen CASN 2026 ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Sejumlah warganet was-was, seperti halnya Lina, warga di Jawa Tengah yang berniat mengikuti seleksi.

“Kalau tahun ini ditunda, saya mau menunggu sampai kapan? Tahun depan?” ungkapnya jengkel.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, tak menjawab apakah pembukaan CASN 2026 ditunda atau tidak. Ia mengklaim saat ini pemerintah masih menunggu usulan formasi dari kementerian, lembaga, dan pemda untuk mengetahui angka kebutuhan CPNS.

Sementara itu, pendaftaran untuk SPPI Koperasi Merah Putih dalam proses penyempurnaan, kata Kepala Biro Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kemhan, Rico Ricardo Sirait. Dan, akan diumumkan setelah final.

Rekrutmen SPPI Koperasi Desa Merah Putih

Percakapan mengenai penundaan rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negeri (CASN) 2026 ramai diperbincangkan di media sosial X dalam beberapa hari belakangan.

Salah satunya dari akun centang biru @direktoridosen yang menuliskan: Rekrutmen CPNS 2026 ditunda!! sampai waktu yang tidak ditentukan karena kondisi APBN sedang tidak baik.

BBC News Indonesia berupaya memastikan kesahihan iklan tersebut dengan mengonfirmasi kepada Kepala Biro Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kemhan, Rico Ricardo Sirait, apakah selebaran digital itu resmi dari institusinya.

Ia menjawab, “Bukan”.

Kendati demikian, Rico mengakui Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) merupakan program prioritas nasional yang dilaksanakan secara lintas kementerian/lembaga.

Keterlibatan Kementerian Pertahanan pada tahap awal lebih pada fasilitasi rekrutmen dan penyiapan sumber daya manusia seperti pelatihan dan pembekalan.

Sementara aspek kebijakan dan penempatan, sambungnya, dikoordinasikan bersama Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi, Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koperasi.

“Terkait jumlah, peran, dan kualifikasi masih dalam tahap finalisasi. Secara umum, SPPI diproyeksikan untuk mendukung penguatan kapasitas program prioritas pemerintah di daerah, tidak terbatas pada satu sektor atau latar belakang keilmuan tertentu,” jelasnya.

Adapun soal jadwal rekrutmen, lanjutnya, saat ini masih dalam proses penyempurnaan mekanisme dan sistem. Pengumuman resmi, klaimnya, akan dilakukan setelah final.

‘Pemerintah tidak adil’

Di tengah ketidakpastian keputusan pemerintah, salah satu calon pelamar CASN di Semarang, Jawa Tengah, Lina, harap-harap cemas.

Perempuan 26 tahun ini bercerita setiap pagi selama setahun terakhir, dia selalu mengecek laman resmi pemerintah. Berharap ada kabar soal pembukaan CASN yang telah lama dia nantikan.

Lina yang merupakan lulusan salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Jawa Tengah, ini juga berkata sudah berupaya meningkatkan kapasitas pengetahuannya supaya kelak lolos CASN.

Baginya, pembukaan CASN tahun ini menjadi satu rencana dan peluang yang diyakininya bakal mengubah hidupnya.

‘Memang ada rasa kecewa’

Bagi Naura Poetry, warga di Bandung, Jawa Barat, menjadi aparatur sipil negara adalah profesi impiannya.

Sarjana Teknologi Pangan ini berharap bisa bekerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Perindustrian yang dirasa sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

“Saya ingin kerja yang mungkin stabil gitu lah. Ditambah kalau memang itu sesuai dengan keinginan saya atau dengan latar belakang (Pendidikan) saya seperti BPOM. Itu mungkin menurut saya akan lebih bagus lagi,” imbuh Naura.

Pada 2024, Naura sempat mengikuti seleksi penerimaan CASN, tapi gagal. Ia berniat mencoba kembali pada tahun ini, meskipun sudah bekerja di sebuah pabrik pengolahan makanan.

Untuk itu, dia bilang akan mempersiapkan diri sebulan sebelum mengikuti tes. Namun sejauh ini, ia belum mendapat informasi soal penerimaan CASN tahun 2026.

Menanggapi kemungkinan ditundanya seleksi CASN 2026 karena efisiensi anggaran, Naura mengaku kecewa. Kendati bisa memahami kebijakan pemerintah tersebut.

“Kalau memang karena efisiensi dan lain-lain sih enggak apa-apa ya karena itu memang kebijakan pemerintah. Ya walaupun memang ada rasa kecewa, tapi enggak apa-apa. Kan saya masih ada pekerjaan dan masih mungkin ada peluang-peluang lainnya. Tapi kalau memang nanti dibuka, ya saya akan ikut,” ujar gadis 24 tahun ini.

Pemerintah dianggap tidak konsisten

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah, mengatakan ruang fiskal negara memang sedang tertekan lantaran harus mengongkosi program prioritas Presiden Prabowo namun di sisi lain mesti menanggung beban bunga utang.

Kini, kata dia, situsinya bertambah berat setelah konflik meletus di Timur Tengah dan memicu kenaikan harga minyak mentah dunia. Akibatnya, pemerintah mengklaim mengambil keputusan melakukan efisiensi kembali.

Sejumlah kementerian dan lembaga, sebelumnya, telah mengalami pemangkasan anggaran antara 50% hingga 70% dari pagu awal. Dana untuk Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun ini juga direncanakan turun drastis berkisar 24% dari tahun sebelumnya.

Tapi terlepas dari itu, Trubus memandang pemerintah terkesan inkonsisten. Sebab, untuk rekrutmen CASN pemerintah masih menimbang-nimbang, sedangkan SPPI jalan tanpa kendala.

“Saya melihat (pemerintah) inkonsisten. Kenapa Kemhan bisa membuka (rekrutmen SPPI), sementara kementerian lain tidak,” ucapnya kepada BBC News Indonesia.

“Terus yang jadi pertanyaan publik, kenapa urusan Koperasi Desa Merah Putih harus di Kemhan?” ungkapnya.

Trubus khawatir perbedaan sikap ini lagi-lagi bakal memicu rasa ketidakadilan di masyarakat. Sama halnya ketika pemerintah langsung mengangkat 32.000 pegawai inti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi aparatur sipil negeri dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Sementara itu, nasib ribuan guru honorer tak menentu padahal sudah menunggu lama untuk diangkat menjadi PPPK.

“Artinya pemerintah jadi seperti mempermainkan harapan publik dan itu menyangkut trust publik. Kalau memang sedang efisiensi, semestinya berlaku untuk semua,” jelasnya.